Pertemuan bilateral kedua Kepala Negara menyepakati peningkatan kerja sama di berbagai bidang, seperti investasi dan perdagangan, pangan dan pertanian, pariwisata, pendidikan, transportasi udara, pembangunan wilayah timur Indonesia, serta peningkatan hubungan antar masyarakat Australia dan Indonesia.
Pada saat periode Presiden SBY, Ia mengemukakan hal penting pada Joint Press Statement dimana kolaborasi antara Indonesia sebagai emerging market dan Australia sebagai representasi ekonomi negara maju dalam menghadapi krisis ekonomi global.
Australia saat ini merupakan investor terbesar ke-9 di Indonesia dengan lonjakan investasi mencapai 700% senilai US$ 700 juta (sejak 2011), sementara total nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2012 mencapai US$ 10 miliar, dan diharapkan terus meningkat di tahun-tahun mendatang dengan target US$ 15 miliar.
Perbedaan pemerintahan Indonesia dan AUstralia tak membuat keduanya pecah dan bersaing justru hal ini terus membuat bilateral yang terjalin beriringan dengan bentuk kolaborasi. Seperti hal nya dalam investasi, dan juga bentuk program sosial lainnya.
Bentuk dukungan dan perhatian Australia terhadap Indonesia dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah isu people smuggling.
Masih pada masa Presiden SBY dan PM Abbott, terkait isu people smuggling atau yang lebih dikenal dengan boat people, PM Abbott menegaskan penghormatan Pemerintah Australia atas kedaulatan dan integritas wilayah NKRI, serta menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan pertemuan yang konstruktif dan bersahabat terkait penyelesaian isu penyelundupan manusia dan kedaulatan negara.
Presiden Yudhoyono menggarisbawahi bahwa Indonesia dan Australia sama-sama merupakan korban aktivitas people smuggling. Selain mekanisme Bali Process, kerja sama bilateral yang efektif sangat diperlukan dalam penanganan penyelundupan manusia.
